DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Pramuwisata Cina Ilegal

Anggota Komisi X DPR Wayan Koster, mendesak pemerintah mencarikan jalan keluar terkait keluhan pengurus asosiasi biro perjalanan wisata terkait maraknya pramuwisata ilegal asal Cina.

"Penunjang sektor pariwisata, seperti keberadaan pramuwisata perlu ditata kembali agar tidak sampai merugikan sektor andalan Indonesia, khususnya di Bali," katanya, di Denpasar, Jumat (2/9/2016).

Ia mengatakan langkah penataan secara perlahan-lahan dalam upaya mempersiapkan pramuwisata berbahasa Mandarin dengan mempersiapkan SDM yang lebih memadai, terlebih kunjungan wisatawan asal negeri Cina setiap tahun meningkat secara signifikan.

"Laporan dan data yang disampaikan pengurus asosiasi perjalanan wisata harus mendapat respon dari pemerintah dan instansi terkait. Langkah itu dilakukan agar tidak ada sampai ada pemandu wisata ilegal dari Tiongkok. Karena dampaknya kalau terus dibiarkan maka kita akan rugi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Tim Percepatan Pengembangan Sepuluh Destinasi Kementerian Pariwisata, Hiramsyah Thaib, di Nusa Dua, Bali, tidak mempermasalahkan wisatawan China merangkap menjadi pramuwisata, dari pada turis tersebut tidak ada yang memandu selama di Bali.

"Kementerian Pariwisata sudah tahu di lapangan, ada wisatawan Tiongkok yang nyambi jadi pemandu wisata maupun melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan," ucapnya.

Mereka datang ke Bali memakai visa turis namun kemudian bekerja tidak tetap sebagai pemandu wisata bagi wisatawan China, karena mereka mampu berbahasa Mandarin. Untuk bisa bekerja secara legal, orang asing harus memakai visa bekerja dan aturan ini berlaku secara universal.[Sumber : teropongsenayan.com]